Rizieq Meminta Pak Hakim Untuk Menahan Ahok Karena Kemungkinan Ahok Melarikan DIri

bukaupdateterus.blogspot.com - Kepala Pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab meminta majelis hakim kasus penodaan agama agar bisa menahan tersangka terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

" Usulan kepada majelis hakim agar terdakwa Ahok tidak mengluangi perbuatan yang sama dan dikawatirkan melarikan diri, agar terdakwa ditahan. " Kata Rizieq kepada Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto.

Hal itu disampaikan Rizieq usai menyampaikan kesaksianya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan , Selasa " 28-2-2017 "

Rizieq juga mengatakan, Ahok yang juga menjabat Gubernur DKI Jakarta itu harus segera ditahan karena terbukti berulang kali melakukan tindakan penodaan agama.

Rizieq menyebut, penodaan agama yang dilakukan Ahok bukan hanya dilakukan saat melakukan kujungan kerja ke kepulauan Seribu saja, tetapi juga saat di wawancara dengan media asing Al-Jazeera, dan kofrensi pers di DPP Partai Nasdem.

Setelah Rizieq menyampaikan hal itu, para pengunjung yang berada di sisi kanan majelis hakim langsung menyerukan kalimat takbir.

" Allahu - Akbar "

Sontak para personel pengaman langsung menegur pengunjung.

" Saya Mohon tenang, ini persidangan tidak untuk berorasi. ini berlaku baik untuk pengunjung di sisi kanan dan di sisi kiri saya, " kata Pak Hakim/

Dwiarso mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Rizieq tersebut.

" Permintaan saudara dan saksi lainya akan kami pertimbangkan . " kata Dwiarsi / Pak Hakim

Read More

Ahok Tertawa Setelah Mendengar Permintaan Ibu ini

bukaupdateterus.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa setelah mendengar permintaan Sumarti, Di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin " 27-2-2017 " .

Sumarti meminta pekerjaan kepada basuki , Suatu hal yang membuat basuki tertawa adalah cerita Suwarti.

Teryata, wanita paruh baya ini sudah berkali-kali meminta pertolongan basuki, salah satunya ketika Suwarti ingin membuat KTP DKI.

Suwarti yang berasal dari Tegal, Jawa tengah, itu pernah membuat KTP DKI di kelurahan kebon baru, Jakarta Selatan.

Suwarti pindah dari Tegal ke Jakarta untuk bekererja, Di Kebon Baru, Suwarti tinggal bersama saudaranya.

Wanita yang sudah tinggal di jakarta sejak oktober 2016 itu mengajukan permohonan pembuatan KTP DKI di kelurahan pada Desember 2016.

" Dibilangnya Juni baru jadi, ya sudah saya ke balai kota, ngadu sama pak Gubernur, KTP-nya sudah jadi seminggu," Kata dia.

Suwarti juga pernah meminta permohonan pembuatan kartu BPJS Kesehatan kepada Basuki, Kini, Suwarti telah memiliki kartu B PJS Kesehatan.

Nah, Hari ini , Suwarti meminta pekerjaan di kalijodo kepada basuki, " Sambil jualan kopi atau jadi tukang sapu di kalijodo. Biar saya bisa bayar kontrakan, Pak, " kata Suwarti kepada Ahok.

Selanjutnya, Basuki terlihat membaca - baca surat permohonan yang ditulis Suwarti, "ini kalau enggka ada tandatangan Bapak , Pasti saya enggak dikasih pekerjaan. " kata Suwarti kepada Ahok.

Tak hanya Ahok, Staf pribadinya , Natael Oppusunggu, dan beberapa staf pengaman dalam " pamdal " ikut tertawa mendengar peryataan suwarti itu.

" Iya Nanti dia yang urus ya . " kata basuki kepada suwarti sambil menunjuk Natael.

Read More

Apa aja sih yang dibicarakan Jokowi & Ahok disaat satu mobil?

bukaupdateterus.blogspot.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali berada di dalam satu mobil yang sama.

Hal itu terjadi ketika keduanya akan meninjau pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) di Setiabudi setelah meninjau pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Lantas, apa yang dibicarakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2013 ini?

Basuki yang ditemui wartawan seusai meninjau pembangunan arena balap sepeda atau velodrom di Rawamangun, Jumat (24/2/2017), tak menjawab detail mengenai hal tersebut.

"Ya ngomongin (kinerja) BUMN-BUMN itu," kata Basuki dengan singkat seraya berjalan cepat meninggalkan awak media.

Saat meninjau pembangunan Simpang Susun Semanggi, Jokowi sempat memuji kecepatan pembangunan proyek tersebut.

Dia mengacungi jempol BUMN yang juga kontraktor Simpang Susun Semanggi, PT Wijaya Karya.

Selain Jokowi, Basuki juga mengapresiasi kinerja BUMN itu. Menurut dia, proyek akan rampung sesuai jadwal jika dipegang oleh kontraktor terkemuka.

"Aman sudah kita. Kalau kontraktor yang menang, kontraktor abal-abal ngeri saya," kata Basuki.

Sebelum ini, Jokowi dan Basuki beberapa kali terpantau di dalam satu mobil bersama, contohnya ketika Basuki mendampingi Jokowi meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) pada 18 Februari 2015.

Hal itu kembali terjadi saat Basuki mendampingi Jokowi membagi-bagikan bahan pokok kepada warga Semper Barat dan Koja, Jakarta Utara, pada 3 September 2015.

Mereka berada di dalam mobil kepresidenan, Mercedes-Benz, RI 1. Pemandangan serupa juga terjadi saat penutupan Rapimnas Partai Golkar di Istora Senayan, Kamis (28/7/2016).

Bedanya, Jokowi dan Basuki tak hanya berdua di dalam mobil. Ada beberapa tokoh lain juga turut berada di dalam satu mobil bersama, seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Saat itu, mobil yang mereka tumpangi adalah Toyota Alphard. 

Read More

Kenapa Ahok - Djarot Kalah di Jakarta Selatan?

bukaupdateterus.blogspot.com - Pasangan calon gubernur & Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta , Basuki Tjahaja Puranama ( Ahok )-Djarot Saiful Hidayat kalah di jakarta selatan pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) DKI Jakarta 2017.

Basuki - Djarot kalah dari pasangan calon Gubernur - Wakil Gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Adapun Anies-Sandi menang dengan perolehan 557.767 suara. Kemudian, Basuki-Djarot menempati urutan kedua dengan mengantongi 465.524 suara

Sementara itu, pasangan calon nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, berada di urutan ketiga dengan perolehan 177.363 suara.

Anggota Tim Pemenangan Basuki-Djarot Bidang Korda Jakarta Selatan Gembong Warsono menyampaikan, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dia mengakui, suara Basuki-Djarot di Jakarta Selatan kurang maksimal. "Karakteristik pemilih di Jakarta Selatan itu kan di tingkat perkampungan relatif lebih hijau begitu lho. Hijau itu maksudnya Muslim kuat, banyak di Selatan (warga) yang Muslim-nya sangat kuat," kata Gembong, kepada Kompas.com, Sabtu (25/2/2017).

Selain itu, kata dia, serangan terhadap Basuki-Djarot begitu masif, terutama terkait kasus penodaan agama yang menjerat Basuki.

Hal itulah, kata Gembong, yang membuat warga Jakarta Selatan cenderung ragu memilih pasangan petahana tersebut.

Selain itu, menurut Gembong, Basuki-Djarot kurang banyak mengunjungi warga Jakarta Selatan. Hal-hal inilah yang menjadi evaluasi bagi tim pemenangan ke depannya.

Anggota DPRD dari partai politik pengusung, khususnya yang berasal dari dapil Jakarta Selatan, akan intensif turun dan menyampaikan kinerja Basuki-Djarot kepada warga.

"Jadi semua tim sukses harus bersatu padu menyampaikan seluruh program-program yang dikerjakan Basuki selama menjadi gubernur kepada masyarakat, maupun (program) yang akan dikerjakan pada 5 tahun akan datang," kata Gembong.

Sebanyak 1.200.654 suara yang dihitung hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan KPU Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017).

Rekapitulasi di tingkat kota ini dilakukan setelah rekapitulasi di kecamatan-kecamatan di Jakarta Selatan selesai pada Rabu (22/2/2017).

Setelah di tingkat kota/kabupaten, rekapitulasi akan dilakukan di tingkat provinsi yang akan digelar pada Minggu (26/2/2017).

Hasil rekapitulasi berjenjang ini merupakan hasil resmi penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilakukan KPU DKI Jakarta.

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan di lima wilayah.

Selain Jakarta Selatan, rekapitulasi juga telah selesai di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Ahok-Djarot menang di empat wilayah lainnya.

Read More

Disaat Ahok " Celingak - Celinguk " Sebelum Masuk Mobil Jokowi

bukaupdateterus.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki " Ahok " Tjahaja Puranama Menemani Presiden Joko Widodo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono meninjau perkembangan proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Kamis " 23 - 2 - 2017 "

Dimulai sekitar Jam 10.30 Siang, Peninjauan proyek simpang susun semanggi terpantau berlangsung selama sekitar 30 menit.

Sekitar Jam 11.00 Siang, Jokowi, Basuki, & Ahok terlihat sudah meninggalkan lokasi proyek yang berada di depan Balai Sarbini itu.

Dari lokasi pembangungan simpang susun semanggi, Jokowi, Basuki, dan Ahok melanjutkan keigatan mereka dengan minjau proyek pembangunan stasiun bawah tanah mass rapid transit ( MRT) di Setiabudi, Jakarta selatan.

Dalam Perjalanan dari Semanggi menuju Setiabudi, Ahok terlihat menumpang mobil dinas kepresidenan berpelat RI 1 yang di gunakan Jokowi.

Namun, Saat akan meninggalkan Lokasi, Ahok tidak langsung masuk ke dalam mobil Jokowi, Ahok terlihat sempat " Celingak-Celinguk " mencari mobil dinasnya.

Selama sekitar 20 detik, Ahok terlihat hanya berdiri di depan pintu mobil Jokowi. dia baru masuk ke dalam mobil jokowi disaat seorang ajudanya datang berlari dan terlihat memberitahukan sesuatu kepadanya.

Read More

Ahok Berkata : Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga Jakarta

bukaupdateterus.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Puranama meminta maaf kepada warga Jakarta yang menjadi korban dan terdampak banjir. Hal itu dia sampaikan sesuai menjalani sidang kesebelas kasus dugaan penodaan agama pada Tanggal Selasa ( 21 - 2 - 2017 ) .

" Saya sampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta, Saya enggak bisa kerja penuh waktu, padahal saya tau warga DKI sedang mengalami banjir. " Kata Ahok, Di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Ahok Meminta maaf karena harus menjalani sidang hingga sekitar pukul 22.30 WIB di saat warga Jakarta terkena banjir. Ahok mengatakan, dia sudah menginstruksikan jajaran terakit agar tempat pengusian dilengkapi dengan air panas sehinga para ibu rumah tangga tidak kesulitan saat akan membuat susu untuk anaknya.

Ahok juga menyampaikan bahwa normalisasi sungai di Jakarta sudah selesai 40% dan akan terus di lakukan untuk mengurangi ancaman banjir di Jakarta.

" Lalu ada satu PPSU meninggal belum ketemu, kami berharap bisa ditemukan, Kami kerja Keras," kata Ahok.

" Mohon Maaf , khususnya kepada ibu rumah tangga, karena saya mengalami sidang seperti ini. walau saya enggak ada niatan menoda agam, ini sudah terjadi " Kata Pak Ahok.

Bagaimana Menurut Kalian? Apakah Ahok akan bisa selesai dari kasus penistaan agama? Jangan Lupa Comment dibawa ini ya :)

Read More

Banjir Yang Terjadi Febuari 2017 , kekhawatiran Ahok yang terbukti..

bukaupdateterus.blogspot.com -  "(Soal banjir), 2016 tidak mengkhawatirkan bagi saya. Justru yang paling bahaya (adalah pada) 2017. Kenapa? Karena kemarau panjang ini, La Nina ini, lanjutan hujan paling besarnya itu justru pada 2017..."

Hal itu dikatakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke kantor Kompas.com pada Selasa (19/1/2016) dan ditanya soal banjir. 

Saat itu, pria yang punya sapaan akrab Ahok ini memastikan sejumlah program untuk meminimalkan ancaman banjir di Jakarta akan terus berlanjut. Targetnya, program-program prioritas soal itu akan dikebut rampung pada 2016.

Ahok pun menambahkan, Jakarta masih akan baik-baik saja—terbebas dari ancaman besar banjir maupun genangan—kalau hanya ada faktor hujan.  “Nah, kalau sudah hujan, lalu laut juga pasang, Jakarta jadi mangkok,” ungkap Ahok.

Bagi Ahok, banjir dan genangan setiap kali musim hujan datang adalah tantangan besar. Ini masalah yang bukan baru sekarang terjadi tetapi tetap harus ditangani dan mendapat solusi. 

Terlebih lagi, pada masa pemerintahannya di DKI, penggusuran bantaran sebagai bagian dari normalisasi sungai dan saluran air marak terjadi.

Sepekan belakangan ini, apa yang diucapkan Ahok terbukti. Sejumlah daerah di Ibu Kota terendam air, seperti kawasan Cililitan, Rawa Jati, Kampung Pulo, Bukit Duri, Cipinang Muara, dan lainnya.

Menurut Ahok, banjir terjadi di daerah-daerah yang proses normalisasinya belum selesai. Dia meminta kesediaan warga di bantaran kali agar bersedia direlokasi agar sungainya bisa segera dinormalisasi.

Read More

Pernyataan Ahok Saat Debat Dibantah Warga Rusun Rawa Bebek

bukaupdateterus.blogspot.com - Saat debat calon gubernur- wakil gubernur pada 27 Januari lalu, cagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sempat mengatakan bahwa saat ini air bersih yang dijual ke warga sudah murah. Saat itu, Ahok (sapaan Basuki) menyebut harga air bersih yang dijual untuk warga miskin hanya Rp 1.050 per kubik. 

Namun, pernyataan Ahok itu dibantah sejumlah warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Menurut warga, saat ini harga air bersih yang harus mereka bayar setiap bulannya mencapai Rp 5.500 per kubik. 

"Kalau di media kayaknya enak bener, ngomong begini-begini, semuanya baik-baik. Itu yang kemarin warga komplain. Di debat dia ngomong pembayaran air Rp 1.200. Faktanya di sini kami bayar Rp 5.500. Jadi yang bohong siapa?" kata Ketua RW 17, Muhammad Rais (44), saat ditemui Kompas.com, Kamis (16/2/2017). 

(Baca: Ahok Ingin Subsidi Air dan Gratiskan Biaya Pemasangan)

RW 17 adalah RW yang membawahi enam RT di Rusunawa Rawa Bebek. Rusunawa Rawa Bebek saat ini menjadi tempat relokasi bagi warga yang digusur dari Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara; dan bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. 

Rais menceritakan saat pertama kali tiba di Rusunawa Rawa Bebek, sumber air bersih yang dipasok untuk warga berasal dari sumur bor. Dia menyebut instalasi air PAM baru terpasang setelah warga mengeluhkan kondisi air dari sumur bor yang dinilai tidak layak pakai. 

Kepada pengelola, Rais menyatakan bahwa kondisi tersebut berbeda dengan saat mereka masih tinggal di Pasar Ikan. Karena di tempat tinggal yang lama, pasokan air bersih berasal dari air PAM. 

"Kami digusur dari Pasar Ikan karena dianggap sampah masyarakat, dianggap pembohong, menduduki tanah negara, terus dikasih air seperti ini, maaf-maaf kata, kami punya air PAM dan (airnya) tidak kuning begini," ujar Rais. 

Pernyataan Rais dibenarkan oleh warga. Menurut Effendi (69), setiap bulannya keluarganya bisa menghabiskan sekitar 14-15 kubik air bersih. 

"Setiap bulannya habis Rp 75.000," ujar pria yang juga berasal dari Pasar Ikan itu. 

Sementara itu, Nuraini (40) berharap tarif air bersih di Rusunawa Rawa Bebek bisa segera diturunkan sesuai yang diucapkan Ahok. 

"Saya dengar tuh Pak Basuki bilangnya Rp 1.200 waktu debat. Warga saya tahu nonton pas debat," ujar Nur. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Pelayanan Rusunawa Rawa Bebek Ade Setyartini menyebut air bersih di lokasi tersebut dipasok oleh Aetra. Dia menyebut tarif Rp 5.500 per kubik mengacu pada harga yang ditentukan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta. 

"Airnya dibikin penampungan terus disebar ke tiap unit. Di tiap unit ada meteran tersendiri. Contohnya dia bulan ini pemakaiannya lima kubik. Nanti dikali Rp 5.500," ucap Ade. 

Saat debat kedua, Ahok sempat mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membantu penyediaan air bersih bagi warga tidak mampu dengan memberikan subsidi melalui public service obligation (PSO). 

PSO membuat Pemprov DKI yang menanggung biaya dengan nilai tertentu yang tidak bisa dibayar oleh warga. 

“Ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial yang mampu membayar lebih dan yang tidak mampu kami subsidi. Persoalan air kami sadar betul, orang tidak mampu membeli air Rp 20.000 sampai Rp 50.000 per kubik. Padahal air yang kami jual untuk orang miskin hanya Rp 1.050 per kubik. Ini tentu hal yang jauh sekali,” kata Ahok.

Read More

Saat DPRD DKI Boikot Rapat karena Ahok

bukaupdaterus.blogspot.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari empat fraksi berkumpul di ruang pimpinan dewan di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (13/2/2017). Anggota DPRD DKI yang berkumpul saat itu berasal dari Fraksi PKS, PKB, PPP, dan Gerindra. 

Dalam kesempatan tersebut, mereka mengumumkan rencana memboikot rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. 

Rencana melakukan aksi boikot dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri. 

"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana atau Sani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017). 

Sani menuturkan, empat fraksi di DPRD DKI itu mempertanyakan Basuki atau Ahok yang diperbolehkan aktif kembali menjadi gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa kasus dugaan penodaan agama. 

Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. 

Sani mengungkapkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Aksi boikot akan dilakukan hingga ada keputusan resmi secara tertulis dari Kemendagri terkait status Ahok.

"Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhetian plt (pelaksana tugas) gubernur (Sumarsono), tapi belum ada surat putusan pengaktifan (Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri adalah surat tertulis terkait dengan status Ahok sebagai gubernur," ujar Sani.

(Baca: DPRD Akan Boikot Rapat hingga Kemendagri Putuskan Status Ahok)

Politisi PKS itu mengatakan bahwa surat dari Kemendagri mengenai status Ahok akan menjadi dasar hukum bagi DPRD DKI melakukan rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta. 

Surat resmi dari Kemendagri terkait aktifnya Ahok, kata Sani, dapat mencegah terjadinya perselisihan atau cacat hukum terkait kebijakan yang diambil Pemprov DKI di kemudian hari. 

Pekerjaan yang terhambat 

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan sejumlah rancangan peraturan daerah tertunda dibahas karena ada aksi boikot yang dilakukan DPRD DKI terhadap rapat-rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. 

Padahal, Pemprov DKI sudah mengirimkan beberapa naskah akademik raperda kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI. 

"Ini barang sudah kami sampaikan ke Balegda satu bulan yang lalu. Tergantung materinya dan sudah ada beberapa yang materinya melalui pembahasan pendahuluan. Biasanya yang bahas para asisten dulu dengan komisi-komisi di DPRD," ujar Saefullah. 

Saefullah mengatakan ada delapan naskah akademik raperda yang sudah diberikan kepada Balegda. Di antaranya seperti raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 

Dua raperda itu sempat dihentikan pembahasannya dan rencananya akan kembali dibahas pada tahun ini. 

"Tapi nanti saya pikirkan, mudah-mudahan tidak terjadi (boikot), karena mereka itu kan kepercayaan dari masyarakat. Mereka duduk di situ kan karena pilihan rakyat," kata Saefullah. 

"Rakyat menitipkan amanah, harapan, cita-cita, supaya mereka bekerja dengan baik. Kalau mereka tidak mau membahas apapun ya kasihan rakyatnya," ujar Saefullah. 

Pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mengatakan seharusnya protes DPRD DKI tidak ditunjukkan dengan cara memboikot rapat bersama SKPD DKI Jakarta. 

"Kami hormati sikap DPRD DKI, tapi menurut saya alasan itu tidak cukup untuk memboikot rapat-rapat," ujar Oce. 

Menurut Oce, DPRD DKI seharusnya tidak memukul rata semua rapat-rapat pemerintahan. Oce mengatakan tidak semua rapat berkaitan dengan status Ahok sebagai gubernur. Beberapa rapat berkaitan dengan kepentingan publik misalnya tentang perumahan, transportasi, dan juga lingkungan. 

"Kalau digeneralisir seperti ini, maka pemerintahan bisa jadi stagnan dan yang dirugikan kepentingan publik, masyarakat," ujar Oce. 

Oce mengatakan ada cara lain untuk menyatakan sikap DPRD DKI secara kelembagaan. Misalnya dengan berbicara langsung kepada Ahok. Selain itu, bisa juga dengan cara bersurat langsung ke Kementerian Dalam Negeri. 

"Jadi menurut saya tidak perlu sampai memboikot," ujar Oce. 

Dinilai politis 

Oce menilai aksi boikot anggota empat fraksi di DPRD DKI Jakarta sebagai langkah politisasi. 

"Karena dia lembaga politis tentu ada pertimbangan politik di setiap sikap mereka," ujar Oce. 

Namun, sebaiknya sikap politis DPRD DKI tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dia menilai, aksi boikot terhadap rapat dengan SKPD dapat membuat pemerintahan menjadi berjalan di tempat. 

"Sikap politik DPRD seharusnya tidak merembet ke rapat-rapat koordinasi seperti ini," ujar Oce. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga menilai bahwa boikot yang dilakukan DPRD DKI bersifat politis. Terlebih lagi, empat fraksi yang melakukan boikot adalah fraksi partai yang menjadi lawan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Jadi, saya minta marilah kita dewasa dalam berdemokrasi. Jangan hanya Jakarta terus, kok serangannya hanya ke Pak Basuki terus sih," ujar Djarot. 

(Baca: Djarot: DPRD Katanya Melakukan Boikot, Itu Kan Lucu... )

Djarot mengatakan, sikap DPRD DKI yang seperti itu bisa merugikan masyarakat. 

"Tolonglah jangan semua aspek dipolitisasi hanya untuk satu tujuan, yaitu memenangi pilkada," ujar Djarot. 

"Marilah kita dahulukan kepentingan rakyat. Siapa pun yang terpilih nanti ya monggo. Namun, yang seperti ini adalah kebiasaan kurang baik," ucap Djarot.

Read More

Minggu, Pencoblosan Ulang Pilkada DKI Dilakukan di Dua TPS

bukaupdateterus.blogspot.com -  Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar pencoblosan ulang di dua tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (19/2/2017).

Masing-masing TPS 01, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan TPS 29, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno lewat laman resmi kpujakarta.go.id menyatakan, pihaknya menerima rekomendasi Bawaslu DKI yang disampaikan melalui Panwas Kecamatan Kemayoran dan Panwas Kecamatan Pancoran tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut.

KPU Provinsi DKI telah menginstruksikan kepada KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Kota Jakarta Pusat untuk melakukan PSU.

Terkait pengadaan surat suara, KPU Provinsi DKI sebelumnya telah mencetak surat suara untuk antisipasi PSU sebanyak 2.000 lembar.

Surat suara yang akan digunakan pada pemungutan ulang dicap stempel pemilihan ulang di setiap lembar surat suara dan formulir yang digunakan.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dikerahkan untuk menginformasikan kepada para pemilih dengan menyebarkan formulir C6 ulang ke setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb untuk hadir dan kembali menggunakan hak pilihnya.

Keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan hasil rapat pleno KPU DKI. Petugas KPPS di TPS 01 Utan Panjang dan TPS 29 Kalibata harus mengadakan pemungutan suara ulang mulai pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut.

Mimah menjelaskan, pemungutan suara itu dilakukan karena Bawaslu menemukan adanya unsur pelanggaran saat berlangsungnya pemilihan suara pada 15 Februari 2017 lalu.

"Karena lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Lebih dari satu. Itu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan kita dia terbukti," ucap dia.

Read More

Ini Hasil Pilkada Serentak dengan Penghitungan Suara Seratus Persen

bukaupdateterus.blogspot.com - Hingga Jumat (17/2/2017) pagi, Komisi Pemilihan Umum telah mengumpulkan data penghitungan suara dari sejumlah daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Dari 101 daerah penyelenggara pilkada 2017, beberapa di antaranya telah menyelesaikan penghitungan suara (seratus persen) berdasarkan formulir C1 atau sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

Berikut hasil pilkada pada daerah-daerah yang telah sepenuhnya melakukan penghitungan suara berdasarkan formulir C1. Hasil ini bukan hasil final, melainkan hasil resmi yang akan disampaikan oleh KPU dari tiap-tiap daerah.

Provinsi Gorontalo1. Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus 166.431 suara (25,86 persen)
2. Rusli Habibie dan Hi Idris Rahim 326.033 suara (50,65 persen)3. Zainuddin Hasan dan Adhan Dambea 151.201 suara (23,49 persen)

Kabupaten Muaro Jambi
1. Abun Yani dan Suhariyanto 8.557 suara (4,47 persen)
2. Agustian Mahir dan Suswiyanto 43.632 suara (22,77 persen)
3. Masnah dan Bambang Bayu Suseno 76.825 suara (40,09 persen)
4. Ivan Wirata dan Dodi Sularso 62.627 suara (32,68 persen)

Kabupaten Sarolangun
1. Muhammad Madel dan Musharsyah 58.489 suara (44,26 persen)
2. Cek Endra dan Hillalatil Badri 73.662 suara (55,74 persen)

Kabupaten Mesuji
1. Febrina Lesisie Tantina dan M Adam Ishak 28.341 suara (26,89 persen)
2. Khamami dan Saply Th 77.065 suara (73,11 persen)

Kabupaten Payakumbuh
1. Wendra Yunaldi dan Ennaidi 11.058 suara (19,34 persen)
2. Riza Falepi dan Erwin Yunaz 24.946 suara (43,63 persen)
3. Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri 21.174 suara (37,03 persen)

Kabupaten Tebo
1. Hamdi dan Harmain 73.308 suara (44,64 persen)
2. Sukandar dan Syahlan 90.925 suara (55,36 persen)

Kabupaten Lampung Barat
1. Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin 92.082 suara (57,02 persen)
2. Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa 69.412 suara (42,98 persen)

Kabupaten Musi Banyuasin
1. Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi 212.350 suara (78,49 persen)
2. Amiri Aripin dan Ahmad Toha 58.197 suara (21,51 persen)

Read More

Mereka Rela Naik Perahu Menembus Banjir demi Pilih Calon Tunggal atau Kotak Kosong

bukaupdateterus.blogspot.com - Warga Terkena Dampak Banjir Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berjuang menembus banjir demi menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Pati, Rabu (15/2/2017).

Di tengah situasi banjir yang melanda desa mereka, warga mendatangi TPS 02 dengan menggunakan perahu kecil. Mereka saling membantu dengan warga yang lainnya untuk saling mengantarkan menuju TPS.

Hingga pukul 12.00 WIB tadi, tercatat sudah lebih dari 200 warga yang telah menyampaikan hak pilihnya untuk memilih bupati-wakil bupati.

"Hingga siang ini sudah 200an. Nanti masih buka sampai jam 1 siang ini, lalu perhitungan," ucap Ketua Panitia Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Mintobasuki, Siman, di lokasi banjir, Rabu siang.

Setidaknya ada 354 warga di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang memilih bupati dalam kondisi desa mereka tergenang air, Rabu siang ini.

Air menggenangi jalanan di desa mereka hingga ketinggian sampai 60 sentimeter. Ketinggian air bah ini sempat turun dari kondisi beberapa hari sebelumnya yang lebih dari satu meter.

Siman mengatakan, ada 345 warga yang terdaftar masuk dalam daftar pemilih tetap. Mereka terdiri dari 166 laki-laki dan 179 perempuan.

"Desa kami sudah dua minggu ini kebanjiran. Semua akomodasi terkait kesiapan Pilkada ini dilakukan di atas perahu," kata Siman.

Siman mengaku tidak kesulitan untuk mempersiapkan tempat pemilihan bagi warga. Keadaan wilayahnya yang kerap banjir membuat mereka seolah terbiasa dengan keadaan tersebut.

"Sudah biasa mas, tidak ada kesulitan," ujarnya.

Wilayah Desa Mintobasuki merupakan satu di antara sekian titik banjir yang ada di Kabupaen Pati. Dalam Pilkada Pati, calon tunggal Haryanto dan Syaiful Arifin berhadapan dengan "kotak kosong".

Read More